BARAYASUKABUMI.COM – SUKABUMI — Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Senin (7/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dalam Perubahan APBD 2026 dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta prioritas pembangunan yang harus tetap berjalan.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar H. Asep Japar.
Menurutnya, sejumlah langkah telah disiapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mulai dari pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, hingga pengembangan berbagai potensi ekonomi.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” terangnya.
Di sisi lain, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah prioritas, sehingga tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Bupati mengatakan, belanja daerah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta program pembangunan yang menjadi prioritas.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.
Penggunaan BTT, kata Bupati, akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat, tepat, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Bupati menegaskan, Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja dan mempertajam arah pembangunan.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” pungkasnya.
Reporter: Asep Arab
Redaktur: Dedi Cobra
