BARAYASUKABUMI.COM | Sukabumi – Pemerintah Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, menggelar kegiatan Pertemuan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, di Aula Desa Kadununggal, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang dialog antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terkait kondisi pembangunan serta kebutuhan masyarakat di Desa Kadununggal.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Kadununggal Muhamad Yusuf, yang akrab disapa Kades Bako, menyampaikan bahwa besaran Dana Desa yang diterima saat ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terbatasnya pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap ada perhatian dan dukungan dari Ibu Hj. Lina Ruslinawati sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga pembangunan dan kemajuan Desa Kadununggal dapat terus berjalan meskipun anggaran desa mengalami penurunan,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Ketua RW 03 yang juga Direktur BUMDes Kadununggal, Ogeg. Ia berharap adanya bantuan melalui dana aspirasi (Pokok Pikiran/Pokir) dewan, maupun dukungan dalam membangun kerja sama dengan perusahaan swasta, seperti Star Energy dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Jawa Barat.
Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha dapat membuka peluang pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat, meningkatkan kapasitas BUMDes, hingga mendorong pemberdayaan ekonomi warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dra. Hj. Lina Ruslinawati menyampaikan bahwa penurunan Dana Desa merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan fiskal dan prioritas anggaran nasional, sehingga pemerintah desa perlu menyusun skala prioritas pembangunan secara efektif.
Terkait usulan bantuan pembangunan, Lina menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan akan diperjuangkan sesuai mekanisme, ketentuan perundang-undangan, serta kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia juga mendorong pemerintah desa agar aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh dukungan dari sektor swasta tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD maupun Dana Desa.
“Kami siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun seluruh usulan harus mengikuti prosedur, skala prioritas, serta disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Sinergi antara pemerintah desa, legislatif, dan dunia usaha menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan sesi dialog yang dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan mengenai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kelembagaan desa.
Reporter: Dedi Cobra
Editor: Tim BARAYASUKABUMI.COM